or “SABH”) under the Directorate Basic of Law Administration. This technological regulation, however, is meant for notaries authorized to submit purposes for that validation of foundations on the Minister through SABH, and is not applicable when associates of the general public wish to ascertain a Basis.Although some marginalized teams have b

Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.These activities are described broadly, including the fields of human rights, art, sport, buyer protection, schooling, surroundings, health, and the pursuit of data. Sharehold

Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.Soeharto, w

For analysis needs, doctrine are available in textbooks, papers, or other media for jurist thoughts. Example of notable doctrine could be the viewpoint of J. Satrio, whose books, papers, and lectures are a common reference for practitioners in the field of civil regulation, and Yahya Harahap, whose writings are already sought as source of clarifica

Sejak masa orde lama hingga orde baru, Jepang dan Indonesia mulai menjajaki hubungan kerja sama dan diplomasi yang diharapkan lebih baik dan dinamis. Pada masa pemerintahan presiden Soekarno, fokus pemerintahan serta politik luar negeri saat itu adalah untuk mencari pengakuan negara lain mengenai kemerdekaan negara Indonesia, serta mempertahankan k